Dengan hormat,
Sehubungan dengan pengurusan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014, saya mengalami kendala karena Pejabat Penilai tidak bersedia menandatanganinya.

Secara hierarki  saya sudah menghadap langsung ke Pejabat Penilai dalam hal ini Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 2 (dua) kali. 

Pertemuan yang pertama bulan Januari 2015, saya mengusulkan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014 yang belum diisi nilai. Beliau membacanya dan mengatakan supaya diisi dulu dan disesuaikan dengan yang ada.

Pertemuan yang kedua bulan Maret 2015, saya menghadap dan menyampaikan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014 yang sudah diisi nilai, namun Beliau mengatakan "Saya tidak bersedia menandatanganinya, cari saja Pejabat lain yang bersedia".

Setelah itu saya melapor ke Atasan Pejabat Penilai (Kepala Dinas PU), dan menyampaikan semua kronologi yang terjadi. Beliau mengatakan "Serahkan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014 biar saya yang minta tandatangan Pejabat Penilai". Selanjutnya, Kepala Dinas memanggil Pejabat Penilai dan Sekretaris Dinas PU Tahun 2014 ke ruang Kadis PU. Hasilnya, Pejabat Penilai tetap tidak mau menandatangani SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014 padahal Atasan Pejabat Penilai sudah menandatangani terlebih dahulu (sebagaimana SKP terlampir).

Kebijakan yang diambil oleh Atasan Pejabat Penilai adalah mengganti Pejabat Penilai yaitu Sekretaris Dinas PU.

Secara lisan saya juga sudah menyampaikan permasalahan ke BKD, namun sampai saat ini tidak ada solusinya.

Dalam pengusulan kenaikan pangkat reguler periode Oktober 2015, berkas saya ditolak karena SKP tidak ditandatangani oleh Pejabat Penilai ybs.

Pertanyaan saya :
1. Siapa Pejabat yang menandatangani SKP dan Penilaian Prestasi Kerja saya?
2.Bagaimana dengan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Penilai?

Demikian saya sampaikan, terimakasih.



posted by admin, 4 years ago
Pertanyaan :
1. Siapa Pejabat yang menandatangani SKP dan Penilaian Prestasi Kerja saya?
     Jawab : Apabila Atasan Pejabat Penilai sudah menandatangani maka SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dianggap
                 "SAH" sesuai dengn PP Nomor 46 Tahun 2011 pada Pasal 22 yang tertulis : " Dalam hal PNS yang dinilai
                   dan/pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian
                   prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai"

2.
Bagaimana dengan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Penilai?
    Jawab : Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja akan dijatuhi hukuman disipilin sesuai
                  dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Ada dalam PP Nomor 46
                  Tahun 2011 pada Pasal 19 ayat 1 dan 2

Direktorat Kinerja Pegawai ASN

posted by admin, 4 years ago

Hak cipta © 2015 Badan Kepegawaian Negara . Semua Hak Dilindungi.
Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Telp 021-8093008
Jakarta Timur 13640